TNI vs Polisi dan Soal Perhatian

Oleh : Dedy Djamaluddin Malik  (Anggota Komisi Pertahanan DPR RI).

 

Sabtu, 13 Oktober lalu, anggota Polisi Resor Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Brigadir Dua Indra Gunawan luka bagian pahanya akibat serangan oknum TNI. Karena peristiwa ini, sejumlah anggota kepolisian melakukan pencarian. Dalam pencarian itulah dua personel TNI yang sedang berlibur Lebaran di Bantaeng, dianiaya.

Bentrokan lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara tak henti-hentinya terjadi. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono memperkirakan, kejadian serupa masih akan mucul dalam 10 tahun ke depan. Saya menilai, kejadian ini muncul akibat ketimpangan perhatian terhadap dua institusi yang sama-sama diperbolehkan memegang senjata ini.

Setelah dua institusi ini dipisah lewat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Polisi serta TNI serta Tap. Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polisi, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dari 2002 sampai 2006, sudah 13 kali kasus bentrokan antara polisi dan tentara. Sebagian besar pemicunya karena masalah sepele, antara lain karena mabuk, tersinggung, dan persoalan rebutan lahan pendapatan. Kejadian bentrok TNI Polri untuk tahun 2007 merupakan kejadian berikutnya setelah insiden di Papua, Purwakarta, dan yang terakhir di Ternate.

Soal perhatian memang menjadi renungan kita bersama. Tengok saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Departemen Pertahanan pada 2008 direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp 33,679 triliun, sebelumnya Rp 29,578 triliun. Duit sebanyak ini masih harus dibagi untuk Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Dengan jumlah serdadu semua angkatan sebanyak 300 ribu, angka itu tidak sepadan. Departemen Pertahanan sebenarnya mematok angka minimal kebutuhan Rp 100 triliun. Artinya, anggaran yang dialokasikan hanya 33% dari kebutuhan minimum.

Sementara itu, kepolisian dalam RAPBN 2008 direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp 20,875 triliun. Duit sebanyak itu akan dialokasikan untuk pemberdayaan sarana dan prasarana Polri Rp 32,1 miliar dan pembangunan materiil dan fasilitas Rp 2,522,5 triliun. Selain itu, pengembangan kekuatan dan kemampuan personel Polri, mendapat jatah anggaran Rp 206,8 miliar. Tentu saja anggaran kedua institusi ini jomplang.

Namun, pemerintah dan jajaran pemegang kebijakan pertahanan berusaha keras agar kesejahteraan prajurit bisa didongkrak. Gaji prajurit tahun depan akan dinaikkan 10% dan uang lauk-pauk ditambah Rp 5.000,00 per hari per orang. Akan tetapi, itu tidak menjamin akan mengurangi jumlah bentrokkan pada masa yang akan datang.

Harus diakui bahwa kondisi tentara yang tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan polisi, telah memunculkan kecemburuan. Anggaran pertahanan yang kecil, yang tetap berimbas pada tingkat kesejahteraan yang minim juga.

Bahkan penilaian publik atas dua institusi ini berbeda. Misalnya, ketika TNI akan membeli 32 panser VAB buatan Prancis dan enam unit pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia, reaksi luar biasa muncul dari publik. Tak sedikit media mengangkat kritik pengamat dan anggota DPR atas realisasi belanja alat utama sistem persenjataan ini. Akan tetapi, jika polisi akan membelanjakan anggaran negara untuk peralatan persenjataan dan kebutuhan pendukungnya, nyaris tidak ada yang mengkritisi.

Memang, perbedaan perhatian ini juga merupakan refleksi rasa trauma publik atas institusi TNI di masa lalu yang belum pulih betul. Terlebih lagi, dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada kasus penculikan aktivis, Trisakti Semanggi I dan II, serta Timor Timur, belum dituntaskan. Pada saat yang bersamaan, sayap-sayap bisnis yang dia tancapkan sejak Orde Lama harus dipereteli. Meski begitu, tidak seharusnya masalah itu menjadi pembenar untuk membuat onar, baik dengan polisi maupun rakyatnya sendiri.

Ke depan, sebaiknya pemerintah dan kita semua memberi perhatian yang berimbang dan proporsional terhadap dua institusi ini. Di satu sisi, kesejahteraan tentara dan polisi harus menjadi prioritas perhatian semua pihak, terutama pemerintah. Jika perlu, kalau memang benar mereka harus gaji minimal Rp 8 juta, seharusnya bisa dipenuhi secara bertahap. Kalau ini sudah dipenuhi, tidak ada ampun bagi anggota kedua institusi ini yang terbukti melanggar hukum.

Selain soal periuk nasi, soal mentalitas juga harus dibenahi. Tidak dimungkiri kalau moralitas sumber daya manusia kedua institusi ini masih belum beres.

Bagi publik, jika persoalan-persoalan mendasar ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada dua institusi yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara ini. Kalau ini terjadi, akan muncul fenomena kelompok-kelompok tentara bayaran dan kelompok-kelompok yang merasa bertanggung jawab menghakimi sendiri atas pelanggaran hukum ketertiban masyarakat. *** (Iqbal, Sumber : Pikiran Rakyat Online)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: