Saatnya Bangkit Bangun ~Industri Dirgantara Nasional~

Desember 6, 2012

Menetap di benua maritim seperti Indonesia, menguasai teknologi dirgantara dinilai bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Terlebih lagi, mantan Presiden Indonesia Soekarno menggaris bawahi pentingnya penguasaan teknologi dirgantara dengan memasukkan Komando Pelaksana Industri Penerbangan pada 1960-an dalam kabinet pemerintahannya.

Hal itu diungkapkan perintis industri penerbangan modern Indonesia sekaligus mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (B.J. Habibie), saat menyampaikan orasi dalam Peringatan 50 Tahun Pendidikan Teknik Penerbangan Institur Teknologi Bandung di Jakarta Convention Center, Sabtu (1/112/2012). Menurutnya, Indonesia harus bisa memiliki wawasan untuk produk dirgantara dan maritim.

Untuk terus bisa mengimplementasikan visi pengembangan kedirgantaraan Bung Karno itu, Habibie mengungkapkan diperlukannya penerus untuk memajukan teknologi dan industri penerbangan Indonesia. “Saya berkewajiban agar ada estafet, supaya tidak dihentikan oleh kekuatan luar negeri,” tutur Habibie.

Lebih lanjut, diungkapkan Habibie, Indonesia memiliki tantangan untuk mengembangkan teknologi penerbangan. Sebagai benua maritim yang terdiri dari 80 persen perairan, mengembangkan teknologi penerbangan tentu tidak mudah di Indonesia mengingat luasnya Tanah Air.

“Indonesia itu besar dan benua maritim yang 80 persennya air, tentu dari sabang sampai marauke tidak bisa menggunakan kereta api, terlebih lagi jika datang dari negara lain,” jelasnya.

Industi penerbangan bukan hal yang awam bagi Indonesia, terbukti  saat peluncuran N-250 yaitu pesawat regional komuter turboprop rancangan asli IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) yang diluncurkan pada 1995 menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Air Show 1996 di Cengkareng.

“Dibanding negara lain kita sudah mulai sejak tahun 1995 (industri penerbangan), 17 tahun lalu. Kini, kita harus bangkit kembali karena tidak ada “makan siang” secara cuma-cuma, jadi kita harus berkorban dan berjuang,” pungkasnya. (*** Berbagai sumber)

Iklan

Cakrawala : “Mr. Crack” Si Jenius Ahli Retakan

November 7, 2011

Oleh : Muhammad Istiqlal P.

Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Putra keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo.

Sebelumnya belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingineur pada 1960 dan gelar doktor ingineur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Sebutan “Manusia multi-dimensional” muncul setelah Bacharuddin Jusuf Habibie meraih medali penghargaan “Theodore van Karman”, dari International Council of The Aeronautical Sciences (ICAS) saat kongres ke-18, di Beijing, Cina, 24 September 1992. Anugerah bergengsi tingkat internasional tempat berkumpulnya pakar-pakar terkemuka konstruksi pesawat terbang.

Di khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi, para ahli dirgantara mengenal apa yang disebut Teori Habibie, Faktor Habibie, Fungsi Habibie. Fungsi, hukum, atau faktor ini berhubungan dengan perambatan retak pada logam. Sebuah metode yang belum pernah ada sebelumnya yang memprediksi secara detil perambatan retak, dengan menghitung tegangan-tegangan sisanya. Habibie juga dikenal sebagai “Mr. Crack” karena keahliannya menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang.

Dalam Buku Elementary Engineering Fracture Mechanics, David Broek menulis: Habibie mengusulkan suatu prosedur yang mampu memprediksi dengan baik hasil simulasi terbang sebuah pesawat oleh Schijve. Basis dari bidang yang spesifik ini kemudian dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah struktur (salah satunya) pesawat terbang. Beberapa metode integrasi tersedia, di mana efek retardation diperhitungkan dengan cara yang semi empiris. Metode Habibie ini mirip dengan metode yang diusulkan Wheeler. Meskipun sepertinya, metode Wheeler lebih baik dalam memformulasikan zona plastis di ujung retak.

Ketika teori kelelahan dikembangkan tahun 1950-an, Habibie mengeluarkan juga metodenya tahun 1971. Salah satu metodenya diajarkan di Massachusetts Institute of Technology untuk memprediksi perambatan retak. Sebelum titik crack bisa dideteksi secara dini, diantisipasi terlebih dahulu kemungkinan muncul keretakan konstruksi dengan cara meninggikan faktor keselamatannya (SF). Retak yang terjadi di pesawat terbang bisa saja diakibatkan oleh jalan di landasan, take off, menanjak, cruise, menurun, landing, dan parkir.

Faktor Habibie bisa meringankan operating empty weight (bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar) hingga 10 persen dari bobot sebelumnya. Bahkan angka penurunan ini bisa mencapai 25 persen setelah Habibie menyusupkan material komposit ke dalam tubuh pesawat. Misalnya dengan memilih campuran material sayap dan badan pesawat yang lebih ringan. Porsi baja dikurangi, aluminium makin dominan dalam bodi pesawat terbang.

Pengurangan berat ini tak membuat maksimum take off weight-nya (total bobot pesawat ditambah penumpang dan bahan bakar) ikut merosot. Dengan begitu, secara umum daya angkut pesawat meningkat dan daya jelajahnya makin jauh. Dengan demikian, secara ekonomi kinerja pesawat bisa ditingkatkan. Faktor Habibie ternyata juga berperan dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian per bagian kerangka pesawat, sehingga sambungan badan pesawat yang silinder dengan sisi sayap yang oval mampu menahan tekanan udara saat tubuh pesawat lepas landas. Begitu juga pada sambungan badan pesawat dengan landing gear jauh lebih kokoh, sehingga mampu menahan beban saat pesawat mendarat. Faktor mesin jet yang menjadi penambah potensi fatigue menjadi turun.

Kejeniusan dan prestasi inilah yang mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional. Di antaranya, Gesselschaft fuer Luft und Raumfahrt (Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerman, The Royal Aeronautical Society London (Inggris), The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (Swedia), The Academie Nationale de l’Air et de l’Espace (Prancis) dan The US Academy of Engineering (Amerika Serikat). Sementara itu penghargaan bergensi yang pernah diraih Habibie di antaranya, Edward Warner Award dan von Karman Award yang hampir setara dengan Hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana.

Kejeniusan mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini semakin tampak brilian ketika berhasil meraih gelar doctor ingenieur dengan predikat suma cum laude pada 1965. Rata-rata nilai mata kuliah Habibie 10. Prestasi ini mengantarkan Habibie menjadi Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisis Struktur di Hamburger Flugzeugbau (HFB). Tak hanya itu, dalam disiplin ekonomi makro pernah dikenal istilah Habibienomics. Semacam pemahaman yang menegaskan bagaimana gagasan Habibie tentang pemberian nilai tambah ekonomi tinggi di setiap produksi barang dan jasa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping dikenal sebagai seorang ilmuwan, BJ. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia Ke-3 dengan masa jabatan mulai dari 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. *** (Telah Muat di Harian Umum Pikiran Rakyat, 27-10-2011, rubrik Cakrawala. Penulis, juga khodim ponpes khozanaaturrohmah).


Opini : Jati Diri Indonesia Modern

Oktober 3, 2011

Memahami Asal-Usul Jati Diri Masyarakat Indonesia Modern : Perspektif Sejarah

Dalam bukunya tentang Imagined Communities, Ben Anderson (seorang Indonesianist terkenal dari Amerika Serikat) menyatakan bahwa gagasan tentang nasionalisme – yang merupakan cikal-bakal dari lahirnya nation-state itu – sebagai menti-fact (fakta mental) hasil kreasi golongan intelegensia yang berkenalan dengan pendidikan dan peradaban Barat serta disosialisasikan melalui media massa dan media lain yang punya daya jangkau luas.

Melalui media print capitalism ini, demikian Anderson, bukan saja sebuah komunitas politik imaginer menjadi dambaan, harapan, dan cita-cita bersama, tetapi juga berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikannya ke dalam dunia nyata – yang apabila sudah terwujud bahkan berusaha untuk dipertahan secara mati-matian.

Masalahnya adalah bahwa kreasi imaginer sekalipun, jelas tidak hadir dalam konteks yang hampa budaya. Dengan kata lain, ia lahir tetap melekat dalam konteks sosial dan budaya yang mengitarinya. Berbicara tentang asal-usul dan perkembangan masyarakat Indonesia modern, dengan demikian, juga tidak lepas dari akar-akar budaya asal. Kemana referensi imajiner golongan intelegensia Indonesia dalam mengembangkan citra masyarakat modernnya?.

Di sinilah pentingnya kita mendiskusikan dan menyegarkan kembali asal-usul dan perkembangan masyarakat Indonesia modern. Sebagaimana kita maklum bahwa corak masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh masa lalunya, terutama yang berkenaan dengan gelombang pengaruh peradaban dari luar. Hasil-hasil studi dari para Indolog Barat (khususnya Belanda) tentang kejayaan dan kegemilangan masa lalu Indonesia, banyak menyita minat dan perhatian golongan intelegensia yang sedang gandrung merumuskan identitas dan jatidiri ke-Indonesiaan dalam konteks zamannya yang suram karena adanya dominasi dan hegemoni sistem kolonial. Soekarno, dalam hal ini, dengan simpel merumuskan citra masyarakat Indonesia itu dengan “masa lalu yang gilang-gemilang, masa sekarang yang suram, dan masa mendatang yang penuh harapan”.

Wacana yang acapkali mengemuka – apakah dalam bentuk tulisan di surat kabar, pidato di rapat akbar, maupun perdebatan di forum sidang – tentang masyarakat Indonesia modern banyak merujuk pada simbol-simbol tentang kejayaan masa lalu. Kesan yang segera muncul adalah seolah-olah masyarakat Indonesia modern itu – dari dahulu sampai sekarang – merupakan variabel terikat yang sangat tergantung pada kemauan bebas peradaban-peradaban besar di dunia, betapapun adanya faktor-faktor local genius juga perlu dikaji secara teliti dan mendalam.

Di sinilah, saya kira, perlunya pemahaman bahwa Indonesia adalah negeri yang majemuk dan kompleks untuk hanya dijelaskan dengan menggunakan perspektif tunggal. Sejarah terbentuknya masyarakat Indonesia modern jelas tidak karena pengaruh dari kebudayaan yang satu dan seragam. Dennys Lombard, dalam karya magnum opus-nya Nusa Jawa Silang Budaya, menyebut tiga lapis gelombang perdaban yang turut membentuk masyarakat Indonesia modern : Hindu-Buddha, Islam, dan Barat. Anthony Reid, sejarawan terkenal Australia, menambahkan tentang pengaruh kebudayaan Cina pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia modern. Unsur-unsur kebudayaan Indonesia purba barangkali juga masih dipelihara.

Akhirnya, kalau dipikir-pikir memang benar juga. Manusia dan masyarakat Indonesia modern adalah sosok yang multi budaya. Coba kita lihat pada fenomena nama-nama Presiden Republik Indonesia modern seperti : Sukarno, Suharto, dan Susilo. Nama mereka jelas berbau “Hindu”, tapi agama mereka “Islam”, dan cara berpikir dan hidup mereka jelas adalah “Barat” alias modern. Saya belum tahu, gelombang peradaban apalagi yang bakal memberi corak pada kehidupan masyarakat Indonesia modern di masa yang akan datang. *** {Ref. : Andi Suwirta – Jabar to day}.


Ushul Fiqih : Hierarki Hukum Islam

September 14, 2011

Dalam menyelesaikan persoalan hukum, golongan ahlussunnah wal-jama’ah berpedoman kepada al-Quran dan hadits sebagai sumber utama kemudian didukung dengan ijma’ dan qiyas.

Empat dalil ini yang harus menjadi rujukan setiap muslim dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Pedoman ini dipetik dari firman Alloh SWT :

 يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

“Wahai orang-orang yang beriman patuhlah kalian kepada Alloh, dan patuhlah kalian kepada Rosul serta Ulil amri diantara kamu sekalian. Kemudian  jika kalian berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Alloh dan Rosul-Nya, jika kamu sekalian benar-benar beriman kepada hari kemudian. Yang demikian ini lebih utama dan lebih baik akibatnya. (An-nisa / QS : 4 ; 59).

Penjelasan Singkat :

يريد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ، ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية . أمر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق . وقيل علماء الشرع لقوله تعالى :  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرسول وإلى أُوْلِي الامر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم

Menjelaskan ayat ini, Syaikh Abdul Wahhab Kholaf menyatakan bahwa, Perintah untuk taat kepada Alloh dan Rosul merupakan perintah untuk mengikuti al-Quran dan hadits.

Sedangkan perintah untuk mengikuti Ulil amri, merupakan anjuran untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati (ijma’) oleh para mujtahid. Sebab merekalah yang menjadi Ulil amri dalam masalah hukum agama bagi kaum muslim.

Dan perintah untuk mengembalikan semua perkara yang masih diperselisihkan kepada Alloh dan Rosul berarti perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada dalil nash. (Abdul Wahhab Kholaf ; ‘Ilm Ushul).

Ketika memutuskan suatu persoalan hukum, empat dalil ini digunakan secara berurutan. Hierarki ini sesuai dengan orisinalitas serta tingkatan kekuatan dalilnya.

Imam Saifuddin Ali bin Muhammad al-Amidiy menjelaskan dalam al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam ; bahwa yang asal dalam dalil syar’i adalah al-Quran, sebab ia datang dari Alloh swt sebagai musyarri’. Urutan kedua adalah sunnah, sebab ia berfungsi sebagai penjelas dari firman dan hukum Alloh dalam al-Quran. Dan setelah itu ada ijma’ selalu berpijak pada dalil al-Quran dan sunnah. yang terakhir adalah qiyas, sebab proses qiyas selalu berpedoman pada nash.

Dari sini dapat diketahui bahwa sumber hukum Islam tidak hanya terbatas pada al-Quran dan hadits. Masih ada ijma’ dan qiyas yang digunakan terutama untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Quran dan hadits sebagai nash (dalil utama). Wallohu a’lam. *** (Iqbal1)

Ditukil dari Kitab Sab’ah al-Kutub Mufiidah ; Ijazah kitab dari Syaikhuna KHR. Aang Ridwan, Pst. Cibeureum, Goal Para – Sukabumi.


Opini : Formalisasi Syariat, Mungkinkah?

Juli 26, 2011

Mengenai relevansi hukum Islam : Sebagaimana analisis Mahsun Fuad, relasi hukum Islam dan perubahan sosial setidaknya menghasilkan dua teori yang berbeda ;

Pertama, teori keabadian (normativitas). Dalam arti, hukum Islam tetap abadi, konstan serta tidak berubah dari zaman sebagaimana diturunkannya hukum tersebut. Oleh karenanya, ia tidak bisa diadaptasikan dengan perubahan sosial;

Kedua, teori adaptabilitas (perubahan). Bahwasanya hukum Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan ijtihad-ijtihad baru yang sesuai dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Perlu diketahui di sini bahwa yang dimaksud adaptabilitas bisa mengacu pada dua frame; kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan. 

Oleh karena itu, jika melihat klasifikasi di atas, Hizbut Tahrir dengan pandangannya hendak membawa umat Islam pada normativitas hukum Islam; hukum Islam yang diasumsikan tidak berubah sampai kapanpun. Pandangan ini tentu saja sangat lemah dari banyak sisi. Padahal tempat dan masa mempunyai andil besar dalam proses inferensi hukum (istinbath al-hukm) bagi para mujtahid.

Yusuf Qardlawi dalam kitabnya yang bertajuk al-Fatawa al-Syadzdzah mengkategorikan hukum yang tidak melihat aspek waktu, tempat serta kondisi sebagai hukum yang syadz (lawan hukum yang kuat/shahih). Oleh karena itu kita melihat mujtahid merubah hukum karena pertimbangan tempat dan waktu. Seperti Imam Syafi’i yang mempunyai Qawl Qadim (pendapat lama) yang dikeluarkan sebelum di Mesir, sedang sesudah di Mesir terkenal dengan Qawl Jadid (pendapat baru).

Tak jarang juga dalam literatur fikih, seorang imam bisa menelorkan sampai sepuluh hukum dalam satu permasalahan, sebagaimana yang dilakukan oleh imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab al-Furu’ anggitan Ibnu Muflih. Tak jarang pula terdapat perbedaan antara penganut madzhab dengan imam madzhab, seperti perbedaan Abu Hanifah (Imam Madzhab Hanafi) dan Abu Yusuf dan Muhammad (penganut Madzhab). Oleh ulama, perbedaan mereka disebut perbedaan masa dan waktu (ikhtilaf ‘ashr wa zaman).

Ibnu Abidin menganggit kitab berjudul Nasyr al-Arfi fi Bina’ Ba’dl al-Ahkam ‘ala al-Urfi. Dalam kitab tersebut disebutkan banyak sekali perubahan fatwa untuk satu kasus dalam satu madzhab. Ibnu Abidin mengatakan, “kebanyakan hukum bisa berbeda-beda menurut pertimbangan masa karena berubahnya adat suatu masyarakat, atau karena dlarurat, atau semakin rusaknya masyarakat, sehingga jika diberikan hukum sebagaimana adanya, maka akan menimbulkan kesusahan dan membahayakan bagi manusia. Dan hal ini bertentangan dengan kaidah syara’ yang didasarkan pada keringanan dan kemudahan”.

Dengan demikian, mengambil hukum apa adanya pada satu masa tertentu untuk diaplikasikan di masa yang berbeda adalah tindakan yang semena-mena. Walapun hal ini tidak berlaku dalam semua hukum, akan tetapi hukum-hukum yang didasarkan pada teks yang mempunyai cakupan makna yang multi-interpretatif (dzanny al-dalalah).

***

Bagaimanakah sebenarnya bentuk formalisasi syariat itu?. Formalisasi Syariat Islam—sebagaimana didefinisikan oleh Salim al-Awa–adalah mentransfer hukum syariat pada pasal dalam Undang-Undang yang bersifat mengikat. Hal ini berkonsekuensi pada seorang Hakim, ketika memutuskan suatu kasus harus berdasarkan hukum tersebut. Penyeru formalisasi Syariat pertama kali adalah Abdullah Ibnu al-Muqaffa’.

Hal tersebut terlihat saat Abdullah Ibnu al-Muqaffa’ membujuk Khalifah Abu Ja’far al-Manshur untuk memformalkan syariat Islam disebuah tulisan yang bertajuk Risalat al-Shahabat. Kemudian Abu Ja’far al-Manshur mengupayakan hal serupa—walau tak disebut taqnin (formalisasi), akan tetapi hendak mengarah ke sana—dengan meminta kitab al-Muwatha’ sebagai acuan hakim ketika memutuskan suatu perkara. Akan tetapi Imam Malik menolaknya. Abu Ja’far membujuk yang kedua kali, imam Malikpun menolak yang kedua kali. Khalifah al-Mahdi melakukan hal serupa, akan tetapi Imam Malik menolak. Begitupula Harun al-Rasyid membujuk Imam Malik, beliau tak merubah pendapatnya.

Hal itu dapat dimaklumi, sebab hakim mempunyai pertimbangan dan ijtihad sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Ibnu Abdil Barri dalam kitabnya Jami’ Bayan al-Ilm mengutip tentang riwayat Umar bin Khattab yang bertemu seorang laki-laki. Kemudian ia berkata, “apa yang terjadi?” Laki-laki tersebut berkata, “Ali dan Zaid telah memutuskan seperti ini”. Kemudian Umar berkata, “jika saya yang jadi hakim, niscaya saya akan memutuskan seperti ini (berbeda dengan keputusan yang pertama)”.

Catatan sejarah mengatakan, sebagaimana dilansir Jamal al-Banna dalam tulisannya yang bertajuk Hal Yumkin Tathbiq al-Syari’ah, bahwa hukum pada pemerintahan Khalifah didasarkan pada ijtihad yang variatif serta tidak ditransfer dalam bentuk aturan baku—terkecuali masa di mana Rasul masih hidup. Hal tersebut dimulai oleh Khalifah masa dinasti Umawi, Umar bin Abdul Aziz. Beliau menghendaki agar hadis Nabi dibukukan sebab dikhawatirkan akan lenyap dengan lenyapnya penghafal hadis. Abu Zur’ah menanggapi aktivitas Umar bin Abdul Aziz dengan ungkapan, “Umar bin Abdul Aziz menghendaki bahwa hukum-hukum untuk manusia dan ijtihad sebagai satu kesatuan. Kemudian berkata, “bahwasanya di setiap pelosok daerah ada shahabat Nabi. Dan di antara mereka ada hakim yang memutuskan hukum berdasar persetujuan shahabat Nabi”. Jamal juga mengatakan, sebelum Umar bin Abdul Aziz sudah ada upaya formalisasi syariat di tangan Walid bin Abdul Malik.

Dengan demikian, formalisasi Syariat Islam bukanlah perintah Allah, bukan pula anjuran Nabi.

Terakhir, Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarrafi dalam kitabnya al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa wa al-Ahkam fi Tasharruffati al-Qadli wa al-Imam mengatakan, sunah Nabi terpetakan pada empat bagian;

pertama, aktivitas Rasul yang berkaitan dengan risalah, dengan memperhatikan bahwa beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah sebagai penyampai berita gembira dan pemberi peringatan; kedua, aktivitas Rasul dalam berfatwa. Yakni ketika menggambarkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti dari wahyu; ketiga, aktivitas beliau sebagai seorang hakim yang memberi putusan dalam kasus tertentu atau perselisihan antara dua orang; keempat, aktivitas rasul yang berkaitan dengan politik atau imamah. Hal ini mencakup semua perkataan, perbuatan, serta pengakuan yang berkenaan dengan aturan pasukan, alokasi dana tertentu, dll.

Imam Qarrafi mengatakan, jika yang pertama dan kedua disebut Sunnah dan masuk dalam perkara agama. Sedang yang ketiga dan keempat bukan dari agama. Dan karenanya, kita tak diwajibkan untuk mengikuti serta mengaplikasikannya. ***  (Oleh : Ahmad Hadidul Fahmi, Koordinator Lakpesdam Mesir / NU-Online).


Kartini dan Perempuan dalam Islam

April 25, 2011

Oleh : Khofifah Indar Parawansa

Setiap 21 April lalu, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang merujuk pada lahirnya Raden Ajeng Kartini, 21 April 1879. Kartini hidup pada zaman ketika kekuatan budaya masyarakat sangat permisif memandang perempuan. Kartini berani berteriak lantang. Ia berusaha mendobrak kekakuan sehingga lahirlah mainstream paradigma baru terhadap perempuan di Indonesia. Namanya pun hingga kini terus dikenang sebagai bukti perhargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangannya.

Kisah perjuangan Kartini ini mengingatkan penulis pada kisah Hajar, istri Nabi Ibrahim AS. Hajar adalah wanita tabah dan ikhlas menerima semua ujian yang Allah berikan. Keikhlasannya menjadi sumber kekuatan dalam berjuang.

Kala itu, Ismail masih menyusu. Mereka hidup di lembah yang tandus. Suatu hari, perbekalan mereka habis, Ismail kelaparan dan kehausan, Siti Hajar lalu mencoba mencari sumber air dengan berlari-lari dari Safa ke Marwah demi anak yang merupakan amanah Allah SWT. (Lihat surah Ibrahim ayat 37). Sampai suatu ketika, Allah menolong mereka dengan memberikan sumber air yang jernih (zamzam). Hingga kini, kisah Hajar diabadikan dan dikenang oleh seluruh umat Islam di dunia sebagai rangkaian ibadah haji dan umrah (sa’i).

Pengabadian Hajar menjadi bukti otentik bahwa Islam sangat menghargai perempuan. Hal ini tentu menjadi inspirasi bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk lebih menghargai perempuan, seperti Islam menghargai perjuangan dan keikhlasan Hajar dalam memperjuangkan keselamatan hidup anaknya, Ismail.

Jika dicermati, masih banyak produk hukum di Indonesia yang diskriminatif dan bias gender. Perempuan sering mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual, diskriminasi, dan perlakuan sewenang-wenang di dalam keluarga, tempat kerja, dan lainnya. Akibatnya, tak hanya perempuan, anak-anak juga sering menjadi korban.

Dalam menghadapi situasi ini, ada tiga ikhtiar yang perlu dilakukan :

Pertama, aspek hukum, dengan meletakkan sistem perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM bagi perempuan dan anak-anak dalam seluruh aspek kehidupan dan perlindungan hak anak dan anak perempuan dari eksploitasi seksual komersial dan tindak kekerasan. Untuk itu, perlu penataan sistem hukum nasional yang berperspektif gender.

Kedua, aspek kesadaran kolektif masyarakat, yaitu dengan menggugah dan membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan penerapan UU No 7 / 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Ketiga, aspek aksi dan penyiapan prasarana perlindungan korban, yaitu dengan melakukan program aksi nasional penghapusan segala tindak kekerasan terhadap perempuan dan pembentukan pusat rehabilitasi keluarga bagi perempuan dan anak perempuan korban tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.

Kegiatan ini diharapkan dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat secara sukarela untuk menyiapkan sarana-prasarananya. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk juga LSM, perguruan tinggi, dan ormas. *** (Republika)


Pembaruan Pendidikan Islam

April 25, 2011
Oleh: Azyumardi Azra
 
Sejak Peristiwa –11 September 2001- di WTC New York dan markas Pentagon Washington DC, pendidikan Islam menjadi sorotan banyak kalangan Barat. Pendidikan Islam, khususnya madrasah seperti di Afghanistan, Pakistan, dan Yaman, misalnya, mereka curigai sebagai tempat persemaian radikalisme dan ‘Talibanisme’ yang berujung pada terorisme.

Bagaimana lembaga, para pemangku kepentingan, dan pemerintah negara-negara Muslim merespons perkembangan tersebut? Apakah tekanan dalam dan luar negeri itu mendorong perubahan dan pembaruan pendidikan Islam?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi topik pembicaraan dalam Konferensi ‘Reforms in Islamic Education’ yang diselenggarakan Pusat Kajian Islam Universitas Cambridge dan Universitas Edinburgh Inggris 9-10 April 2011. Konferensi menghadirkan pembahasan tentang berbagai aspek pendidikan Islam, baik di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Mesir, ataupun minoritas Muslim di Inggris, Jerman, Swiss, Belanda, Bosnis-Hercegovina, Swedia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Pendidikan Islam jelas tidak seragam di berbagai kawasan dunia tersebut; dan sejarah pembaruan dalam pendidikan Islam sangatlah panjang. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam di berbagai kawasan dunia Muslim mengalami pembaruan jauh sebelum terjadinya ketegangan antara Barat dan dunia Muslim. Tujuan pembaruan tidak lain agar membuat peserta didik dan lulusan pendidikan Islam dapat memiliki pandangan dunia keislaman yang kuat dan pada saat yang sama siap menghadapi tantangan dunia modern dengan ilmu dan keahlian.

Di banyak kawasan Timur Tengah, pendidikan Islam sepenuhnya dinasionalisasikan ke dalam sistem pendidikan umum sejak awal 1960-an. Pendidikan formal umum sepenuhnya berada di bawah kontrol negara. Dengan begitu, tidak ada lagi sistem dan kelembagaan yang secara khusus dapat disebut sebagai pendidikan Islam. Jika ada lembaga pendidikan Islam; itu hanya dalam bentuk lembaga pendidikan ‘non-formal’ semacam kuttab yang menjadi tempat anak-anak untuk belajar membaca Alquran.
 
Sementara itu, di Pakistan dan Afghanistan, pendidikan Islam-khususnya madrasah-tetap berada di luar sistem pendidikan nasional dengan ideologi dan kurikulumnya sendiri. Usaha negara mereformasi madrasah tidak pernah berhasil, sehingga ia tetap sepenuhnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama sesuai ideologi para pemilik dan pengasuhnya. Karena itulah, madrasah semacam ini sangat rentan menjadi tempat bagi sektarianisme keagamaan yang kian sulit terselesaikan.

Pada saat yang sama, pendidikan Islam yang terus tumbuh di banyak negara Barat sejak di Eropa dan Amerika Utara berjuang untuk mendapat pengakuan negara sehingga para lulusannya dapat melanjutkan mobilitas pendidikan mereka. Untuk itu, mereka harus mengadopsi kurikulum dan standar pendidikan negara Barat setempat. Jika memenuhi syarat, lembaga pendidikan Islam tersebut bisa mendapat biaya sepenuhnya atau setidaknya subsidi dari pemerintah bersangkutan seperti berlaku di Inggris dan Belanda.

Sedangkan di Indonesia pendidikan Islam terintegrasi ke dalam arus utama pendidikan nasional-menciptakan dua sistem paralel, di mana pendidikan Islam berjalan sejajar dengan pendidikan umum. Sistem paralel ini membuat pendidikan Islam setara dengan pendidikan umum, yang memungkinkan terjadinya mobilitas pendidikan lebih luas bagi para peserta didiknya. Bahkan, lembaga pendidikan Islam formal ini juga dilengkapi dengan lembaga pendidikan nonformal di luar waktu sekolah semacam diniyah; memperkuat penanaman nilai-nilai Islam kepada generasi muda Muslim.

Bagi saya yang berbicara dalam panel dengan Tariq Ramadan, guru besar di Universitas Oxford dan Michael S Merry, guru besar Universitas Amsterdam yang banyak meneliti pendidikan Islam di Eropa dan Amerika Utara, pendidikan Islam Indonesia lebih menjanjikan dibanding negara-negara lain, bahkan di dunia Arab sekalipun. Sistem pendidikan Islam Indonesia bahkan bisa disebut sebagai terbesar di seluruh dunia sejak dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Cakupan substansi dan kurikulumnya hampir mencakup seluruh bidang ilmu keislaman, baik yang bersumber dari ayat-ayat Qur’aniyyah maupun ayat-ayat kauniyah.

Tidak kurang pentingnya lebih dari 70 persen lembaga pendidikan Islam tersebut berada di tangan komunitas dan yayasan umat Islam sendiri. Sisanya ada di tangan pemerintah. Ini menunjukkan ‘independensi’ umat baik dalam pendanaan dan penyelenggaran pendidikan Islam-meski banyak juga lembaga pendidikan Islam swasta ini berjalan ‘seadanya’. Tetapi pada pihak lain, peningkatan kemampuan ekonomi umat, juga telah memungkinkan munculnya madrasah, sekolah Islam, pesantren, dan perguruan tinggi Islam swasta yang bermutu kian baik. Dengan begitu, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini kian membaik pula citranya-dan bahkan tidak jarang menjadi simbol status sosial. *** (Republika)